PusatPKV - Gubernur Jakarta Anies Baswedan menantang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membuka daftar kunjungan resmi ke kepala daerah di luar negeri sebagai bentuk transparansi.
Bandar Togel Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai hal ini tidak perlu dilakukan karena selama lima tahun terakhir Kementerian Dalam Negeri selalu mengizinkan kepala daerah atau anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
"Saya pikir itu tidak perlu, kecuali Kementerian Dalam Negeri menolak, saya tidak menolak untuk mengajukan izin perjalanan resmi untuk kepala daerah atau anggota DPRD selama lima tahun terakhir. Saya percaya semua kepala daerah," katanya. , ditemui di Kampus IPDN, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).
Dia mengatakan data tentang kunjungan kerja kepala daerah atau anggota DPRD di luar negeri dicatat oleh imigrasi.
"Jika Anda ingin melihat data tentang imigrasi," tambah Tjahjo.Togel Online
Tjahjo sendiri mengatakan bahwa dia tidak pernah menanyai Anies Baswedan, yang telah melakukan enam kunjungan kerja ke luar negeri selama hampir dua tahun sebagai Gubernur Jakarta.
Karena menurutnya Anies selalu mengajukan izin sesuai prosedur.
LapakJP Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa surat edaran tentang prosedur operasional standar atau SOP yang dikeluarkan oleh partainya pada waktu yang berdekatan dengan kunjungan Anies ke Kolombia tidak terkait dengan hal ini.
"Kami membuat aturan untuk mengajukan izin selambat-lambatnya 10 hari sehingga semua izin ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara dan manajemen visa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi tidak ada hubungan antara kedua pihak," dia menambahkan.
Tjahjo menekankan bahwa dia yakin kunjungan kepala daerah atau anggota DPRD di luar negeri akan bermanfaat bagi masyarakat di daerah mereka.
Dia enggan membubarkan kritik dari anggota DPRD Jakarta yang memanggilnya terlalu sering ke luar negeri ketika tidak ada wakil gubernur.LapakZereki
"Karena kita menggunakan anggaran daerah dan ada izin, kami yakin akan ada manfaat untuk daerah. Kalau ada kritik dari DPRD, itu urusan DPRD," pungkas Tjahjo.
Thanks for reading & sharing PusatPKV
0 komentar:
Posting Komentar